Category: Jurnalistik

Netizen tengah ramai membicarakan RCTI. Pasalnya, mereka menggugat Undang-undang (UU) Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut televisi swasta tersebut, rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran a quo menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik.

Gugatan tersebut lantas direspon publik. Tak sedikit yang mengecam langkah media milik Hary Tanoesoedibyo itu. Sebab, kebebasan mereka untuk melakukan live streaming atau siaran langsung di media sosial kini terancam. Jika gugatan tersebut dikabulkan, makna penyiaran dalam UU tersebut tak hanya berkutat di frekuensi radio, namun juga menyentuh media sosial. Setiap individu, kelompok masyarakat, dan badan hukum yang melakukan aktivitas siaran langsung di media sosial tanpa memegang izin penyiaran, akan dianggap ilegal.

Respon serupa pun ditunjukkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Dikutip dari Detik.com, perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, YouTube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin, ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli.

Sementara pihak penggugat beralasan, apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, demikian bunyi alasan judicial review RCTI-iNews TV dalam berkas itu.

Di sini adalah letak masalahnya. Jika kekhawatiran penggugat adalah konten yang tidak berasaskan Pancasila, UUD 1945, dan tidak meningkatkan nilai moral, hal itu sudah dijawab oleh platform media sosial tersebut. Dalam standar komunitas Facebook (https://www.facebook.com/communitystandards/), tertera jika media sosial tersebut membatasi ekspresi atau melakukan sensor jika pengguna menyalahi beberapa nilai dasar. Seperti keaslian konten, keamanan yang mengakibatkan intimidasi, pengucilan, bahkan pembungkaman, privasi, serta martabat orang lain.

Sama halnya dengan Instagram. Dikutip dari standar komunitasnya (https://help.instagram.com/477434105621119), tercantum  bahwa Instagram bukan tempat untuk mendukung atau mengagungkan terorisme, kejahatan terorganisasi, atau grup penebar kebencian. Menawarkan layanan seksual, membeli atau menjual senjata api, alkohol, dan produk-produk tembakau antar individu pribadi, serta membeli dan menjual obat-obatan terlarang atau dengan resep dokter (meskipun legal di wilayah Anda) juga tidak diizinkan. Instagram juga melarang penjualan hewan hidup antar individu pribadi, meskipun toko fisik mungkin menawarkan penjualan ini. Orang tidak boleh mengoordinasi perburuan ilegal atau penjualan spesies langka maupun bagian-bagian tubuh spesies tersebut.

Aturan senada juga dikeluarkan oleh Youtube. Mekanisme sensor sebenarnya sudah dimiliki dan dikerjakan oleh platform-platform tersebut. Seperti halnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang mengawasi konten penyiaran televisi. Atau Lembaga Sensor Film (LSF) Indonesia yang melakukan sensor terhadap tayangan film sebelum diputar di bioskop maupun televisi.

PERANG KONTEN

Sifat televisi adalah “memaksa”. Dalam artian, penonton tak bisa memilih ingin tayangan seperti apa. Semua sudah disajikan oleh lembaga penyiaran. Namun berbeda dengan media sosial. Penggunanya punya kuasa penuh di tangan masing-masing, apa yang ingin mereka saksikan.

Disadari atau tidak, gugatan tersebut juga menyiratkan ketakutan lembaga penyiaran akan kehilangan penonton. Canggihnya gawai saat ini, membuat masyarakat (umumnya perkotaan) tak lagi menonton televisi. Hiburan mereka kini bisa disokong dalam genggaman gawai. Apakah ingin menonton Live TV, TV on Demand, atau lainnya. Apalagi, usai menjamurnya video blogger (vlogger) akhir-akhir ini, yang justru mampu melahirkan konten lebih baik daripada televisi.

Jika yang dipermasalahkan adalah konten, seharusnya mereka tak perlu menggugat ke UU Penyiaran. Karena ranahnya sudah berbeda. Televisi adalah medium. Media sosial juga medium. Sudah tidak bisa lagi menyamakan keduanya, atau memaksa media sosial diatur dalam UU Penyiaran yang sejatinya mengurusi media berbasis frekuensi. Ibarat makan bakso dicampur dengan soto, tentu rasanya tidak nyambung.

Internet, atau media sosial diatur tersendiri dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam berbagai kasus pencemaran nama baik, perundungan, kriminal, dan kasus pidana lainnya selama ini di media sosial, selalu menggunakan UU tersebut. Meski UU tersebut masih tak sempurna, atau dimanfaatkan untuk menjerumuskan orang lain.

Sementara jika menyangkut konten pornografi, ada UU Pornografi yang bisa dijadikan pedoman. Apalagi, platform media sosial turut melakukan sensor. Baik yang berdasarkan sistem, maupun laporan pengguna media sosial tersebut.

Siaran langsung di media sosial merupakan salah satu bentuk kebebasan berekspresi yang menjadi hak asasi manusia. Mengekang kebebasan berekspresi tersebut, sama halnya dengan mengamputasi salah satu hak dasar manusia. Hal ini yang harus disambut oleh lembaga penyiaran. Bukan menolaknya, apalagi melawannya dengan menggugat ke pengadilan.

Sudah saatnya lembaga penyiaran tersebut berkaca. Jika ingin bersaing dengan media sosial, buatlah konten yang bermutu dan mendidik. Tidak sekadar acara kehidupan selebritis yang belum tentu bisa diikuti seluruh pemirsanya, maupun sinetron sampai berjilid-jilid yang tak jelas alur ceritanya. Sesekali, berpikirlah seperti vlogger. Rancang kontennya, diskusi isinya, benchmarking tayangan serupa, dan eksekusi dengan baik.

Sementara individu, atau kelompok masyarakat dan badan hukum selain lembaga penyiaran, tentu bisa lebih kreatif dan berhati-hati dalam membuat konten. Tidak asal membuat konten prank yang berujung jeruji besi. Buatlah konten sesuai keahlian dan kegemaran masing-masing. Dengan canggihnya teknologi saat ini, tentu kini tak sulit membuat konten yang enak ditonton, namun bisa mendidik dan menghibur.

Jika sudah cemburu, apapun bakal dilakukan agar “cintanya” kembali. (*)

Jagat dunia maya kembali heboh. Kali ini, usai salah satu musisi Indonesia mengundang narasumber yang katanya menemukan antibodi Covid-19. Selain itu, ia juga bilang kalau tes Covid-19 seharusnya hanya Rp20 ribu atau Rp30 ribu saja. Seketika, pernyataan orang yang mengaku ahli mikrobiologi ini mengundang respon netizen. Tak sedikit pula pakar yang menyanggah pernyataan dalam video blog (vlog) berikut.

KERJA JURNALISTIK

Yang dilakukan sebagian besar influencer saat ini, semisal dialog bermodel podcast, atau dialog dua arah sebenarnya masuk dalam kerja jurnalistik. Model dialog tersebut lebih dikenal sebagai wawancara tatap muka. Dengan host sebagai wartawannya dan mengundang narasumber secara langsung. Apalagi, hasil dialog tersebut dibagikan secara luas ke masyarakat melalui kanal Youtube.

Menurut Doug Newson dan James A. Wollert dalam Media Writing: News for the Mass Media (1985:11), berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Dalam kasus ini, perkara Covid-19 masih menjadi perhatian masyarakat luas. Yang jika ada informasi semisal penemuan vaksin atau apapun terkait hal tersebut, akan menyedot perhatian publik.

Sementara informasi dapat dikatakan sebagai berita jika disiarkan atau dipublikasikan melalui media massa. Hal tersebut setelah melalui beberapa tahapan dalam proses jurnalistik. Seperti pengumpulan informasi (wawancara, penelitian, pengumpulan data), konfirmasi, penulisan, dan penyebarluasan kepada publik. Permasalahannya adalah, vlog yang dikeluarkan oleh para influencer ini tidak dipublikasikan melalui media massa, melainkan melalui kanal Youtube atau media sosial.

MEDIUM BARU

Kehadiran Facebook, Twitter, dan Youtube sebagai media baru memang tak bisa dihindari. Kecepatannya dalam menyebarkan informasi mengalahkan media mainstream. Bahkan ketiganya kerap menjadi rujukan media mainstream untuk menggali informasi.

Apalagi, semenjak pandemi Covid-19 melanda, Youtube seperti menjadi media primadona. Publik figur berbondong-bondong memanfaatkannya untuk mencari sumber pendapatan baru. Setelah beberapa acara on air maupun off air banyak ditiadakan saat pandemi. Mulai dari konten reality show, daily life, maupun dialog dan podcast.

Yang jadi persoalan adalah, dialog tersebut dibawakan oleh orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia jurnalistik. Mereka bukanlah wartawan, dan tidak terdaftar dalam organisasi profesi wartawan. Sementara itu, untuk menjadi wartawan yang kompeten, mereka harus melewati uji kompetensi wartawan yang tak mudah dan tak murah.

Sayang, saat penulis hendak memutar vlog kontroversial tersebut, sudah tak muncul di Youtube. Sang influencer pemilik akun sempat mengunggah instastory, yang menyebut videonya di-take down oleh Youtube. Penyebabnya, disebut karena konten yang tidak pantas.

Belakangan, pemilik akun tersebut justru membela diri dengan meminta si narasumber yang harus meminta maaf kepada publik. Apalagi ditambah dengan dalih pembelaan, jika vlog kontroversialnya itu lebih banyak dibagikan oleh netizen ketimbang konten inspiratif yang ia produksi. Apakah alasan ini masuk akal? Pembaca bisa menilai sendiri.

JAGA ETIKA

Sebagai orang yang berkecimpung di dunia jurnalistik sekira 9 tahun, penulis termasuk yang tidak mempermasalahkan konten-konten dialog atau podcast dibawakan oleh para influencer. Ada beberapa alasan di dalamnya.

Pertama, mereka adalah publik figur. Mereka memiliki banyak penggemar, yang bahkan dengan sukarela akan mengikuti atau meneladani ketokohannya. Dengan bekal itu, para influencer ini bisa memengaruhi minimal fansnya, kemudian menjalar ke masyarakat luas.

Kedua, mereka didukung tim di balik layar. Terutama para influencer besar, artis ataupun tokoh-tokoh yang sudah malang melintang, mereka mempunyai tim kreatif yang seharusnya bisa memberikan ide terkait konten yang akan dibuat. Tak hanya sekadar video yang tidak goyang atau sinematografi yang apik, namun bisa menyumbang saran narasumber yang kredibel.

Ketiga, koneksi yang luas. Poin ini sudah pasti dimiliki para influencer. Mereka bisa mengundang siapa saja yang mereka mau. Namun yang utama, sekali lagi harus penulis ulang, harus mencari narasumber yang kredibel. Profiling, atau penelusuran riwayat calon narasumber penting diketahui sebelum mengundangnya. Agar informasi yang disebarkan kepada khalayak, dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Selain influencer yang pasti pembaca sudah banyak tahu dari tulisan di atas, masih banyak influencer lain yang menghasilkan konten dialog namun berbobot. Sebut saja di antaranya Deddy Corbuzier, Helmy Yahya, dan lain-lain. Kekuasaan media sosial sebenarnya sudah ada di tangan masing-masing. Tinggal bagaimana kemauan kita untuk memilih, apakah tetap akan menonton konten yang berkualitas atau yang kontroversial.

Dengan kejadian ini, semoga influencer tidak lagi asal dalam membuat kontennya. Karena meskipun mereka bukan wartawan, namun kerja-kerja jurnalistik yang dilakukan mesti berdasarkan etika dan proses jurnalistik  yang benar. Jika tidak tahu prosesnya, tanyakan kepada ahlinya yang sebenarnya. Jangan pura-pura tahu, sehingga menjadi influencer yang kebablasan. (*)